TEORI SISTEM PERS TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Teori sistem pers tanggung jawab sosial pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan sistem pers liberal. Perbedaannya terletak pada penekanan tanggung jawab sosial atas apa yang ditulis ataupun diberitakan. Dalam sistem pers liberal, pers lebih dibebaskan dalam menulis apapun ataupun memberitakan apapun (asal tidak melanggar norma yang dianut), akan tetapi dalam sistem pers tanggung jawab sosial ini, pers juga dituntut untuk bertanggung jawab atas tulisan/beritanya kepada publik.
Sistem pers tanggung jawab sosial merupakan suatu teori yang mempunyai asumsi utama bahwa kebebasan memiliki nilai yang sepadan dengan tanggung jawab atas kebebasan tersebut. Dengan kata lain, kebebasan dalam sistem ini bukanlah suatu kebebasan yang mutlak/absolut.
Fungsi media massa dalam sistem pers tanggung jawab sosial ini antara lain:
Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi, dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat
Memberi penerangan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri
Menjadi penjaga hak-hak orang perorangan
Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dengan penjual melalui media periklanan
Menyediakan hiburan
Mengusahakan sendiri biaya finansial

Kontrol terhadap media berlaku terhadap sistem ini. Kontrol media dilakukan oleh pemerintah, undang-undang, institusi, dan masyarakat sendiri. Jadi dalam sistem ini, masyarakat juga turut andil dalam mengontrol kebebasan media agar tidak melewati batasan-batasannya.
Sama seperti teori sistem pers yang lain, teori sistem pers tanggung jawab sosial ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan.
Kekurangannya antara lain:
Dengan adanya suatu lembaga/institusi yang bertanggung jawab untuk mengontrol pers, maka terkadang lembaga/institusi tersebut justru dijadikan kedok ‘penguasa’ untuk mengontrol media.
Dengan adanya sedikit batasan terhadap kebebasan media, terkadang justru mengakibatkan media mencari ‘jalan tikus’ dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berita/informasi/fakta yang diinginkan.
Kelebihannya antara lain:
Masyarakat dapat mengungkapkan aspirasinya dengan bebas asal aspirasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Masyarakat dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Masyarakat dapatb turut mengontrol media.
Media dapat menjadi sarana masyarakat untuk mengontrol pemerintah.
Masyarakat dapat turut mengawasi serta mengontrol kinerja pemerintah.